Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
  2. UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
  3. UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Download file:
UU Nomor 15 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
  2. UU No. 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkalis dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tanah Datar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Solok dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pesisir Selatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Padang Pariaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Agam dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indragiri Hulu dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Merangin dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bintan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
  2. UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
  3. UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
  5. UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bukittinggi dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang Panjang dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1955
• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Menetapkan
  1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1955.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954
• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
  2. UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 1954.pdf
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1951
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia
Download file:
UU Nomor 19 Tahun 1951.pdf
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1951
• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu
Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 18 Tahun 1951.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan