Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.471 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 21 Tahun 2010

PEMBENTUKAN DESA POARO, DESA UMBELE LAMA DAN DESA PULAU DUA DARAT DI WILAYAH KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda Morowali No. 21 Tahun 2010..pdf

Abstrak

DESA-pembentukan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/No.21, TLD No. 0162

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA POARO, DESA UMBELE LAMA DAN DESA PULAU DUA DARAT DI WILAYAH KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelayanan umum kepada masyarakat dipandang perlu membentuk desa-desa baru di wilayah Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali; bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan aspirasi yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan pasal 250 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 27 Tahun 2006; Permendagri No. 28 Tahun 2006; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2008;Perda Morowali 7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangPembentukan desa poaro, desa umbele lama dan desa pulau dua darat di wilayah kecamatan bungku selatan kabupaten morowali dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentuka desa; batas desa, luas desa dan jumlah penduduk; pemerintahan desa; ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
7 Halaman, penjelasan: 3 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2010

Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2010

Desa

Download :
PERBUP NO. 21 THN 2010 P4 2010. perubahan okel.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Perbup No. 21.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2010

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Kecamatan

Struktur Organisasi

Download :
PB-21-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 21 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
Perbup Sukoharjo No 21 tahun 2010.pdf

Abstrak

PENYANDANG CACAT - pemberdayaan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2010/No. 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat berupa pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat; bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang cacat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi, peran serta masyarakat, penghargaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan dan ekmitraan, pembinaan, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
18 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2010

Pembubaran Perusahaan Daerah Kabupaten Purbalingga

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

pembubaran-perusahaan-daerah-purbalingga

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, tujuan pendirian perusahaan daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan produksi daerah sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; b. bahwa sehubungan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan usahanya lagi, sehingga Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) perlu dibubarkan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah, pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan ini membubarkan Perusahaan Daerah (Aneka Usaha) Kabupaten Purbalingga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2010.
6 Halaman

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2010

Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Permendiknas Nomor 21 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2010

Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Kejaksaan Negeri Teluk Dalam Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Negeri Meureudu

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres 21 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.