Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD Tahun 2022 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen KLHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksanaan Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
a. bahwa
sesuai ketentuan pasal
68 dan
pasal
69 Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
27 Tahun
2Ol2
tentang
Izin Lingkungan
serta
pasal
30 dan
pasal
31
Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
08
Tahun
2013 tentang
Tata
Laksana
dan Pemeriksaan
serta Penerbitan
Izin Lingkungan,
menyebutkan
bahwa
Jasa Penilaian
Dokumen
Amdal
dan Pemeriksaan
UKLUPL
yang
dilakukan
oleh Komisi
Penilai
Amdal
dan Tim Teloeis
dibebankan kepada
Pemrakarsa;
b. bahwa
dalam rangka
efisiensi
dan efektifitas
serta
adanya kepastian
hukum
dalam
pelaksanaan
tugas
Tim
Teknis
dan Komisi Penilai
Amdal
Kabupaten Konawe
Selatan,
maka
perlu
adanya
pengaturan
terkait
dengan
Jasa Penilaian Dokumen
Amdal
dan
Pemeriksaan
UKL-
UPL;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf
a dan huruf b
di atas
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe
Selatan
tentang
Penetapan
Jasa Penilaian Dokumen
Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
Hidup
dan Pemeriksaan
Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
serta Upaya Pemantauan
Lingkungan
Hidup.
1.
Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe
Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999
tentang
Penyelenggara
Negara
yang
Bersih
dan
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
3851); 3.
Undang-Undang
Nomor
32 Tahun 2OO9
tentang
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO9
Nomor
14O, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
5059);
4.
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintahan
Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor
244, Tambahan
lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587) sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali
terakhir
dengan
Undang-
Undang
Nomor
9 Tahun
2015
tentang Penetapan
Perubahan
Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
23 Tahun
2Ol4
tentang Pemerintahan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015 Nomor
58, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5679);
5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58 Tahun
2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (t
embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
140, Tambahan
kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4578);
6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
79 Tahun
2005
tentang
Pedoman
Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27 Tahun
2012 tentang
Izin
Lingkungan (l.embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2012
Nomor
48, Tambahan
l.embaran
Negara
Nomor
5285);
8. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup Nomor
05
Tahun
2012
tentang
Jenis Rencana
Usaha
dan/atau Kegiatan
yang
Wajib
Memiliki
Amdal;
9. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Nomor
16 Tahun
2Ol2
tentang
Pedoman
Penyusunan
Dokumen
Lingkungan
Hidup;
10. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup Nomor
17 Tahun
2012
tentang Pedoman
Keterlibatan
Masyarakat
dalam
Proses
Analisis
Dampak
Lingkungan
Hidup
dan Izin
Lingkungan;
1
1. Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Nomor
08 Tahun
2013
tentang Tata Laksana
Penilaian
dan
Pemeriksaan
Dokumen
Lingkungan
Hidup
serta Penerbitan
lzin
Lingkungan;
12.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
8
Tahun
2016
tentang Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
(l.embaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2016 Nomor
8);
13.
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor 14 Tah:.:.n
2Ol7
tentang
Pedoman Penyusunan
Upaya Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(UKL)
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan
Hidup
(UPL)
serta Surat Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPK-PPLH) (Berita
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2017
Nomor 14);
14. Peraturan
Bupati Konawe
Selatan Nomor 40 Tahun
2016
tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\.rgas
dan
Fungsi
serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten
Konawe
Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS-JENIS KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
BAB IV PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENILAIAN
DOKUMEN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 46 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sumedang No. 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 25 ayat
(2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023
Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,Struktur dan Materi Portal Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Sosial /Badan Usaha Non Perseroan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa pemenuhan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan adalah kebutuhan dasar dan
merupakan hak asasi manusia, maka
pengelolaannya diperlukan untuk kemakmuran
rakyat;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat terhadap Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan, perlu disusun suatu kebijakan yang
sesuai dengan karakteristik pennasalahan
masyarakat di Kabupaten Sikka sehingga dapat
memberikan kepastian hukum terhadap
pengelolaannya;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (1)
menyatakan bahwa Pemerintah, Pernerintah Daerah
dan masyarakat menjamin ketersediaan Iingkungan
yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi
kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495,;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012- 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2018 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN,
BAB III RUANG LINGKUP,
BAB IV PENGELOLAAN AIR MlNUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MITRA AMPL-BM,
BAB VI KELEMBAGAAN,
BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB,
BAB VIII MANAJEMEN INFRASTRUKTUR AMPL-BM,
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB X PEMBIAYAAN,
BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF,
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ay t
(5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur arah kebijakan dan
strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat
daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang terpadu dan
berkelanju tan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat