Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.836 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
2022pwtangselkota2.pdf

Abstrak

Dinas-lingkungan-hidup

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD Tahun 2022 Nomor 52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen KLHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksanaan Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016
21 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2017

Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup Konsel No.46 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin Lingkungan serta pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan serta Penerbitan Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKLUPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teloeis dibebankan kepada Pemrakarsa; b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL- UPL; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan l.embaran Negara Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal; 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 1 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); 13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tah:.:.n 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH) (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS-JENIS KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 46 Tahun 2020

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sumedang No. 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Perdesaan Melalui Pengembangan Wadah Sampah Perdesaan

Download :
PERBUP Nomor 46 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2023

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Lingkungan Hidup

Download :
2023pg0051046provinsi (2).pdf

Abstrak

PERATURAN-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-8-TAHUN-2023-TENTANG-TANGGUNG-JAWAB-SOSIAL-DAN-LINGKUNGAN-PERUSAHAAN

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 46, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 46

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023
Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Daftar Perusahaan Wajib Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan,Struktur dan Materi Portal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sosial /Badan Usaha Non Perseroan,Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
-
-
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 46 Tahun 2019

Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perbup Kolut No 46 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa pemenuhan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi manusia, maka pengelolaannya diperlukan untuk kemakmuran rakyat; b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu disusun suatu kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pennasalahan masyarakat di Kabupaten Sikka sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pernerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan Iingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495,; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENGELOLAAN AIR MlNUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MITRA AMPL-BM, BAB VI KELEMBAGAAN, BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, BAB VIII MANAJEMEN INFRASTRUKTUR AMPL-BM, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X PEMBIAYAAN, BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF, BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018

Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lingkungan Hidup Kebijakan Pemerintah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Perumahan, Permukiman

Download :
PERBUP 46 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

kebijakan-strategi-daerah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/No.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ay t (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang terpadu dan berkelanju tan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
45 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2017

Dokumen Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan

Lingkungan Hidup

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 46 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco-Office) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara Lingkungan Hidup

Download :
20190130041345.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2017

PERIJINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Kesehatan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL462017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016.