Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 16.598 peraturan dalam 0,019 detik

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kemeterian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 2014.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 2014.pdf

Inpres Nomor 4 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Langkah-Langkah Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres 07 2013.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres No 7 2012.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres_no_7_2011.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Inpres_no_4_2011.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

inpres001TAHUN1999.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Penghentian Bantuan Keuangan Kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian

Download file:

Ip0031998.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2024pd3323012.pdf

dana cadangan - pembangunan gedung poliklinik

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2024/NOMOR.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Rumah Sakit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, profesional, berkesinambungan, dan antisipatif dampak globalisasi; bahwa guna pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibangun Gedung Poliklinik yang membutuhkan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana Cadangan untuk mendananinya; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan, Penggunaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.

ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana nasional; Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Inpres ini berisi tentang menghentikan pemberian bantuan keuangan kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang berasal dari APBN;
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1998.