Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.018 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2023

Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi Cuti Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
0d4bf-perwa-no.-9-tahun-2023_compressed.pdf

Abstrak

PEDOMAN - TEKNIS - PENGGUNAAN - APLIKASI - CUTI - ELEKTRONIK - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - TEBING - TINGGI

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Aplikasi Cuti Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, mudah, transparan, akuntabel dan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibangun aplikasi Cuti Elektronik bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nornor 9 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Aplikasi Cuti Elektronik, Persyaratan Administrasi, Pengelolaan Aplikasi Cuti Akademik, Mekanisme Alur Kerja, Pengajuan Izin Cuti, Pemberian Cuti, Informasi Perkembangan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 2018

Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Para Guru di Kabupaten Sorong

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PARA GURU DI KABUPATEN SORONG

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Para Guru di Kabupaten Sorong

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan efektifitas pembayaran Tunjangan Profesi bagi guru yang telah memperoleh Sertifikat Pendidik dan Nomor Register Guru, perlu pengaturan mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi guru, Tunjangan khusus bagi guru dan tambahan penghasilan guru di Kabupaten Sorong.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 74 tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2009; Perpres No. 52 Tahun 2009; Permendikbud No. 13 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Permendikbud No. 10 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyaluran Tunjangan Profesi; Penyaluran Tunjangan Khusus; Penyaluran Tambahan Penghasilan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Larangan dan Sanksi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
-
-
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2009

Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP Nomor 9 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 9 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON II, III SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN RINCIAN TUGAS ESELON IV PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERWAKO 9 TH 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2017

Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perka Batan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download :
Perka BATAN Nomor 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2017

Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhan No. 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Download :
No. 9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download :
PB2018-9.pdf

Abstrak

insentif - pendidik dan tenaga kependidikan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2018/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh tunjangan penghasilan dari Pemerintah Daerah bagi yang belum memperoleh tunjangan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kriteria dan Mekanisme, Pembiayaan, Monitoritng, Evaluasi dan Pelaporan, dan ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
10 hlm

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Permenaker Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Download :
PERMENPAN NOMOR 9 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020

Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permendesa Nomor 9 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.