Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 319 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 197 Tahun 2021

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download :
Perbup Purwakarta 197 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 252 Tahun 2011

Kode Etik Auditor Dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pada Inspektorat Kota Bandung

Kode Etik

Download :
PerWal No.252 Th.2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 767 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
perwal No.767 Th.2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 Tahun 2012

Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-05/MBU/07/2020 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Abstrak

KODE ETIK APARATUR KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2012

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-04/MBU/2012, jdih.bumn.go.id : 8 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin dan mengamalkan etika aparatur di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1; 12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Kode Etik Pegawai;Pemberian Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2012.
11 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/10/2011 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010

Kode Etik Pegawai Imigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
bn531-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Kode Etik Dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Kode Etik

Download :
Permen KKP Nomor 43 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2012

Komite Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BMKG No. 3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah

Download :
Perka BMKG Nomor 13 Tahun 2012.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2012 Tahun 2012

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal .