2013

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 13, LN.2013/NO.27, LL SETKAB : 3 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Argentina (Agreement On Technical Cooperation Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Argentine Republic)

Perjanjian -PerdamaiaN- dan -Persetujuan- Pampasan- Antara- Republik- Indonesia- dan- Jepang

1958

Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1958 No. 31, TLN No. 1560, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perjanjian Perdamaina dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang

2011

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 13, LN.2011/NO.33, LL SETKAB : 3 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Council On Mutual Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)

1963

Undang-undang (UU) NO. 13, LN. 1963/ No. 109 , TLN NO. 2598, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang

PENGESAHAN-PERSETUJUAN-EKSTRADISI-ANTARA-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-DAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-RAKYAT CHINA

2017

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2017/NO.231, TLN NO.6136, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition)

2016

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 13, LN.2016/NO.31, LL SETNEG : 5 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Points In Contracting Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak)

1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, LN. 1999 No. 12, LL SETNEG : 5 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Fifth Protocol To the General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya

1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 14, LN. 1987 No. 20, LL SETNEG : 1 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Loan Agreement Development Of Surabaya Port Project (Phase II) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia

2010

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 14, LN.2010/NO.41, LL SETKAB : 5 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keikutsertaan dalam Dana Moneter Internasional) dan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The Investment Authority Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Memeperluas Kewenangan Penanaman Modal dari Dana Moneter Internasional)

PENGESAHAN-PERSETUJUAN-KERJASAMA-PERTAHANAN-ANTARA-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-DAN-PEMERINTAH-NEGARA-MERDEKA-PAPUA NUGINI-

2017

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2017/NO.232, TLN NO.6137, LL SETNEG : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities In The Field of Defence)