Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1962
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 1962.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961
• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu
Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1961.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1958
• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1958.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1950.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1949
Pengesahan Konsitusi Republik Indonesia Serikat
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1949.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Download file:
PP Nomor 56 Tahun 2019.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Mencabut
  1. PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan
Download file:
PP Nomor 39 tahun 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
PP Nomor 59 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ketatanegaraan, Kenegaraan
Download file:
PP Nomor 3 Tahun 2015.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan
Abstrak
Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Download file:
PP NO 62 TH 1990.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan