Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 471 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1962

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1962.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1958.pdf

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 9- Tahun- 1954- tentang- Perubahan- Nama- Propinsi- Sunda- Kecil- Menjadi- Propinsi- Nusa- Tenggara-Lembaran-Negara- Tahun- 1954- No. 66- Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1958 No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pasal 96 ayat1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telahmenetapkan Undang-undang Darurat No.9 tahun 1954 tentangpengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi NusaTenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66)b.Bahwa Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 101).
Peraturanyang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.9 tahun1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi PropinsiNusa Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66), ditetapkansebagai undang-undang. Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di mana tercantum kata "Sunda-kecil", kata itu dibaca "NusaTenggara".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1958.
-
-
6

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1949

Pengesahan Konsitusi Republik Indonesia Serikat

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1949.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download file:

PP Nomor 56 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Mencabut

PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Download file:

PP Nomor 39 tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

PP Nomor 59 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

PP Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download file:

PP NO 62 TH 1990.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.