Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.850 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1969

• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu

Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Kepres No.16 Tahun 1969.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1982

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1982.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen Bagi Koperasi Unit Desa (KUD)

Abstrak

Desa Koperasi, UMKM

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1981.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1981.pdf

Bantuan - Pembangunan - Desa

1981

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982

ABSTRAK:

Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peranan wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 7 Tahun 1976; UU Nomor 5 Tahun 1979; UU Nomor 1 Tahun 1981; PP Nomor 19 Tahun 1976; Keppres Nomor 44 Tahun 1974; Keppres Nomor 45 Tahun 1974; Keppres Nomor 59/M Tahun 1978; Keppres Nomor 7 Tahun 1979; Keppres Nomor 28 Tahun 1980; dan Keppres Nomor 14A Tahun 1980.
Instruksi ini mengatur mengenai pelaksanaan bantuan pembangunan desa tahun anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi presiden ini sebagai pedoman pelaksanaannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1981.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, lampiran hlm 3 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1980.pdf

pembangunan - desa

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; . Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa Dana Desa

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1979.pdf

Bantuan - Pembangunan Desa - Tahun 1979/1980

1979

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980

ABSTRAK:

Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU 7 Tahun 1976; UU 2 Tahun 1979; PP Nomor 19 Tahun 1976; Keppres Nomor 15 Tahun 1974; Keppres Nomor 44 Tahun 1974; Keppres Nomor 45 Tahun 1974; Keppres Nomor 59/M Tahun 1978; Keppres Nomor 7 Tahun 1979; dan Keppres Nomor 14 Tahun 1979.
Instruksi ini untuk Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 1979.
3

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1978

• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1978.pdf

Bantuan - Pembangunan Desa

1978

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa

ABSTRAK:

Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 7 Tahun 1976; UU Nomor 1 Tahun 1978; PP Nomor 19 Tahun 1976; Keppres Nomor 11 Tahun 1974; Keppres Nomor 44 Tahun 1974; Keppres Nomor 45 Tahun 1974; Keppres Nomor 12 Tahun 1977; dan Keppres Nomor 59/M Tahun 1978.
Instruksi ini ditetapkan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1978/1979.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 1978.
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1978

• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu

Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa Koperasi, UMKM Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1978.pdf

Badan Usaha - Unit Desa - Koperasi Unit Desa - BUUD/KUD

1978

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1973; UU Nomor 12 Tahun 1967; dan UU Nomor 5 Tahun 1974.
Instruksi ini untuk mengembangkan dan membina Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1978.
Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini.
Lampiran file: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1974

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1974.pdf

Bantuan - Pembangunan - Desa

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa

ABSTRAK:

Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1974/1975 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong-dalam masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 1965; UU Nomor 2 Tahun 1974; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; dan Keppres Nomor 11 Tahun 1974.
Inpres ini menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa tahun 1974/1975.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1974.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1969.

ABSTRAK:	Untuk Lebih menjamin hasilguna dan dayaguna pelaksanaan kebijaksanaan pengadaan pangan dalam negeri, dipandang perlu meningkatkan kelengkapan sarana lepas panen bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1967; PP Nomor 65 Tahun 1971; dan Keppres Nomor 39 Tahun 1978. Instruksi ini untuk pengadaan dan pembinaan sarana lepas panen bagi koperasi unit desa (KUD)
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1981. Lampiran file: 3 hlm