Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.865 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
PP No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan
PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Pelayaran

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN.2021/No.41, TLN No.6643, jdih.setkab.go.id : 153 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut beberapa pasal-pasal dalam PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 51 Tahun 2002; dan PP Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam PP ini.
Penjelasan 60 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut

PP No. 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

Mengubah

PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Download file:

PP Nomor 27 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Kelautan - Perikanan

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 27, LN.2021/No.37, TLN No.6639, jdih.setkab.go.id : 215 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2016; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai : 1) perubahan status zona inti; 2) kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut; 3) pengelolaan sumber daya ikan; 4) Standar Mutu Hasil Perikanan; 5) penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bukan untuk tujuan komersial; 6) Kapal Perikanan; 7) Kepelabuhanan Perikanan; 8) Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO); dan 9) pengendalian impor komoditas Perikanan dan impor Komoditas Pergaraman. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk pelindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian. Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PP Nomor 57 Tahun 2015.
Penjelasan 53 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Bangunan dan Instalasi di Laut

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download file:

PP Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Laut

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PP Nomor 32 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PP Nomor 9 Tahun 2018.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembudidayaan Ikan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PP 28 Tahun 2017.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mencabut

PP No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan

Download file:

PP Nomor 75 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Download file:

PP Nomor 57 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Download file:

PP Nomor 50 Tahun 2015.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan

Abstrak

Pendidikan Perikanan dan Kelautan

Download file:

PP Nomor 62 Tahun 2014.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.