Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1957

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1957.pdf

Mengubah- dan -Menambah- Undang_undang- Penempatan- Bagian I- dari -Anggaran-Republik-Indonesia -Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 1957 No. 24, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-BAB I (Pengeluaran)19531.1.Presiden dan Wakil Presiden, ditambahdengan ..............................Rp.1.774.200,-1.2.Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteridan Menteri-menteri Negara, ditambahdengan ...............................Rp.1.021.200,-1.3.Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, ditambah dengan ...........Rp.30.950,-1.6.Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp.101.000,-1.10.Kepolisian Negara ditambah dengan .....Rp.4.500.000,-1.11.Biro Rekonstruksi Nasional, ditambahdengan ................................Rp.15.246.600,-1.13.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ................................Rp.15.021.100

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
-
3

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1957

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Pemberian- Kuasa- Kepada- Menteri- Keuangan- Untuk- Mengambil- Uang -Muka- Pada- Bank- Indonesia- Lebih- Daripada -Batas- Yang- Ditetapkan -Dalam -Pasal- 19 -Ayat 2- Undang-Undang- Pokok- Bank -Indonesia -1953 -(Undang-Undang No. 11 -Tahun 1953-); (Lembaran-Negara- Tahun-1953 -No. 40)

1957

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1957 No. 16, TLN NO. 1167, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

ABSTRAK:

bahwa, berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1956 yangmenyatakan kekurangan sebesar Rp 1.800,-juta dan karena hutangnegara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp 4.494juta pada 1 Januari 1956, dianggap perlu mengambil tindakan, agarsupaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka padaBank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat(2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undangNomor11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 40)
Pasal 89 dan Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batasyang ditetapkan dalamPasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok BankIndonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintahpada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapatdikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambiloleh Pemerintah dalam tahun 1956

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
-
-
5

Undang-undang (UU) No. 74 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 74 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 73 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 72 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 71 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 71 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 70 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 70 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 69 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 68 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1954

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

UU Nomor 67 Tahun 1954.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1952.