PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 235 Tahun 1965
Naturalisasi Ratna Kartika

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1967
Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 294 Tahun 1960
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Teng Tjoei King, Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 305 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Catharina Petronella Maria Gelsing Cs. (10 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 306 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Jacoba Wilson Cs. (5 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 307 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Hendrika Roelina Schaap (Suster Marie Amabile) Cs. (5 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 308 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) H.C.G.J. Brugman (Suster Vianney) Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 309 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Veronica Cornelia Tijssen Cs. (6 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 310 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Elisabeth Knese

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 311 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Aleida Hampsink Cs. (2 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan