Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.245 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 46 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERSYARATAN SERTA TATA CARA PEMBAYARAN PENUNDAAN DAN ANGSURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 46 Tahun 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

46 PERBUP JUKLAK PERDA PAJAK HIBURAN.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 45 Tahun 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

44 PERBUP PAJAK PARKIR.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 44 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

44 TAHUN 2014 (PEMBERIAN PENGHARGAAN PBB).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 43 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

43 PERBUP PAJAK RESTORAN 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2014

TATA CARA PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERBUP NO 40 TH 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 39 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Bupati 25 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA 07 Tahun 2012 Tentang PBB Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

39.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 38 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Perbup Bantaeng No 38 Tahun 2014.pdf

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/NO.191

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembar Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK 4. ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK 5. TIM ASISTENSI 6. TIM ASISTENSI 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 36 Tahun 2014

Sistem Informasi Manejemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online

Abstrak

Perpajakan

Download file:

36 Sistem Informasi Manaj...jib Pajak Online.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.