Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.229 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD

Download file:

nperda no. 10 tahun 2018.pdf

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017
Perda ini mengatur Tentan Perubahan APBD Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Aggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 930.502.300.652,00 bertambah sejumlah Rp. 34.747.418.282,00 sehingga menjadi Rp. 964.654.491.196,00 dengan rincian sebagai berikut: 1. PENDAPATAN 1. Semula : Rp. 896.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 36.504.765.675,00 Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 933.007.066.327,00 2. BELANJA 1. Semula : Rp. 929.502.300.652,00 2. Bertambah : Rp. 35.152.190.544,00 Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 964.654.491.196,00 Defisit setelah perubahan : Rp. (31.647.424.869,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 5 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula : Rp. 80.085.859.652,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan : Rp. 80.085.859.652,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula : Rp. 714.426.147.000,00 2) Bertambah : Rp. 6.984.293.413,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp. 721.410.440.413,00 c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 101.990.294.000,00 2) Bertambah : Rp. 29.520.472.262,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 131.510.766.262,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula : Rp. 18.669.577.916,00 2) Bertambah : Rp. 2.275.965.619,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 20.945.543.535,00 b. Retribusi Daerah 1) Semula : Rp. 5.941.998.325,00 2) Berkurang : Rp. (2.072.650.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 3.869.348.325,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00 2) Berkurang : Rp. (1.283.315.619,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan : Rp. 3.860.967.792,00 d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula : Rp. 50.330.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 1.080.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 51.410.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula : Rp. 18.537.327.000,00 2) Bertambah : Rp. 8.288.533.482,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan: Rp. 26.825.860.482,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula : Rp. 502.298.085.000,00 2) Berkurang : Rp. (408.801.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.889.284.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7 c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula : Rp. 193.590.735.000,00 2) Berkurang : Rp. (895.439.069,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan : Rp. 192.695.295.931,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula : Rp. 476.935.178.945,00 2) Bertambah : Rp. 3,238.994.896,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan : Rp. 480.174.173.841,00 a. Pendapatan Hibah 1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 28.315.600.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp. 30.515.600.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula : Rp. 39.041.263.000,00 2) Berkurang : Rp. (945.127.738,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 38.096.135.262,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula : Rp. 60.749.031.000,00 2) Bertambah : Rp. 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan : Rp. 60.749.031.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula : Rp. 0,00 2) Bertambah : Rp. 2.150.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 2.150.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 8 b. Belanja Langsung 1) Semula : Rp. 452.567.121.707,00 2) Bertambah : Rp. 31.913.195.648,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan : Rp. 484.480.317.355,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 358.479.307.870,00 2) Bertambah : Rp. 2.588.894.896,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp. 361.068.202.766,00 b. Belanja Hibah 1) Semula : Rp. 10.794.200.000,00 2) Bertambah : Rp. 100.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan : Rp. 10.894.200.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula : Rp. 184.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 66.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan : Rp. 250.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 1) Semula : Rp. 1,200.000.000,00 2) Bertambah : Rp. 167.000.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan : Rp. 1,367.000.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1) Semula : Rp. 104.777.671.075,00 2) Berkurang : Rp. 317.100.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan : Rp. 105.094.771.075,00 f. Belanja Tidak Terduga 1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00 2) Berkurang : Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan : Rp. 1.500.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 9 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula : Rp. 697.928.000,00 2) Bertambah : Rp. 103.692.000,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 801.520.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula : Rp. 210.204.839.297,00 2) Bertambah : Rp. 45.534.948.822,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan : Rp. 255.739.788.119,00 c. Belanja Modal 1) Semula : Rp. 241.664.354.410,00 2) Berkurang : Rp. (13.725.445.174,00) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan : Rp. 227.938.909.236,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 31.647.424.869,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 0,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya : 1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00) Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 10 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : Penyertaan Modal Pada Perusda 1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00 2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan : Rp. 0,00 Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal: a. Keadaan darurat; dan b. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan mengikat. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Pasal 6 (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. Pembayaran gaji dan tunjangan; b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS c. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS; d. Tambahan penghasilan PNS e. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas f. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya. Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11 Pasal 7 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA_APBD_2019.pdf

apbd 2019

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2019 berjumlah Rp1.302.506.070.283,25.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 halaman; Penjelasan 2 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya

Abstrak

APBD Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya

Download file:

PERDA KAB LAMANDAU NO 10 TAHUN 2018.pdf

penanaman modal dan investasi

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/179

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya

ABSTRAK:

Bahwa pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya merupakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 17 Tahun 2009; eraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA 10-2018-PERTGJWBAN.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No.10/2018 No Reg Perda 10/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimanan telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1965 tentanng Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
10 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

APBD

Download file:

Perda-nomor-10-tahun-2018...an APBD 2018 ocr.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10, TLD NO.10, LL KAB KUBU RAYA : 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalaan, sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 tahun 2005, permendagri no13 tahun 2006, Permendagri No 33 Tahun 2017, Perda No.13 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PASAL 2, PASAL 4, PASAL 5, PASAL 6 DAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2018
9 HALAMAN DAN 2 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Enrekang Nomor 10 Tahun 2018.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang P'erubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Daerah, 23 Tahun Daerah 2014 tentang DPRD Pemerintahan Kepala bersama melakukan pembahasan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Desember 2018 c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3219/XII/Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tolah sesuai schingga dapat ditetapkan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Erirekang Tarun Arrggaran 2019, Enrekang
1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelanggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolisi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851); 5. Undang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Pembangunan Perencanaan (Lembaran Nomor 104, Tambahan Nasional Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara -3- Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun penerapan Standar Pelayanan Minimal - 4- 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalaTI Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Enrekang Nomor 31); 14 Tahun 2006 tentang Pokok Daerah (Lembaran Daerah
Anggaran pendapatan dan belanja daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan

Abstrak

APBD BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

10 Penyertaan Modal Pada ...ahan Nusa Gelang.pdf

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BURU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH NUSA GELAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. NO. 2018/10, LL KABUPATEN BURU : 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru Kepada Perusahaan Daerah Nusa Gelan

ABSTRAK:

Bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Daerah Nusa Gelan telah aktif beroperasi pada salah satu bidang usaha yaitu pengelolaan aset dusun kayu putih milik Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (16) UUD THN 1945; UU NO. 46 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 6 THN 2000; UU NO. 17 THN 2003; UU NO. 33 THN 2004; UU NO. 40 THN 2007; UU NO. 12 THN 2011; UU NO. 23 THN 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 9 THN 2015; PP NO. 58 THN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 THN 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI NO. 21 THN 2011; PERDAKABBURU NO. 03 THN 2004; PERDAKABBURU NO. 04 THN 2004; PERDAKABBURU NO. 10 THN 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penambahan Penyertaan Modal, Tata Cara Penyertaan Modal, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buru pada PT. Bank Maluku, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Burur dan Perusahaan Daerah Nusa Gelang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...UN ANGGARAN 2019.pdf

aNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (10,44/2018)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undangg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumenm pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan tersebut merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
8 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 10 TAHUN 2018.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No. 10/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 11 Tahun 1955; UU No. 28 Tahun 1999; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab kebumen N. 53 Tahun 2004; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kab Kebumen No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Kebumen No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No. 15 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 20 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perda Nomor 10 Tahun 2018 ttg BPD.pdf

BADAN PERMUSYARATAN DESA

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, https://www.jdih.sumbawakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan kemandirian desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu peran serta seluruh komponen masyarakat desa melalui keterwakilan dalam Badan Permusyawaratan Desa;bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri 110 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak dan Kewajiban, Larangan BPD; Pertauran Tata-tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan lain-lain dan ketetuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
tidak Ada
23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT