PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 349 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 52 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 2 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student Visa
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 51 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Mengubah
  1. Permenkumham No. 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
  2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat
  3. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02- HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.IZ.03.10 Tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
  2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance
  3. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-101.UM.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clearance

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan