Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 115
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 2023
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.ABDUL AZIZ
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, diperlukan adanya suatu petunjuk prosedural yang dapat memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan; bahwa proses pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.29 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2018, PP No.7 Tahun 2011, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, Permenkes No.290 / Menkes/ SK/ II/ 2008, Permenkes No.290 /Menkes /Per /III, Permenkes No.1691 /Menkes /Per /VIII/ 2011, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No.15 Tahun 2014, Permenkes No.56 tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Standar Pelayanan; Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujuk Tingkat Lanjutan; Jenis Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan; Pelaksanaan Proses Pelayanan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 118 (seratus delapan belas) halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD Kota Mojokerto Tahun 2019 No 8E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa atas hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan pemerintah kota mojokerto, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 dan menetapkan ketentuan pengubahannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, 9, 26, 29, 32, sampai dengan Angka 37 diubah;
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (4) setelah huruf d, ditambahkan satu huruf yaitu huruf e;
3. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diubah, Ayat (5) dan Ayat (6) dihapus;
4. Ketentuan Pasal 9 Ayat (5) huruf f dihapus;
5. Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dihapus, Ayat (4) diubah dan Ayat (6) dihapus;
6. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (4) dihapus;
7. Ketentuan Pasal 16 Ayat (5) diubah;
8. Ketentuan Pasal 20 setelah Ayat (7) ditambahkan satu ayat yaitu Ayat (7a);
9. Ketentuan Pasal 23 diubah dan harus;
10. Judul Bab IV Bagian Ketiga Paragraf Keli ma diubah;
11. Ketentuan Pasal 26 diubah;
12. Ketentuan Pasal 30 Ayat (8) diubah;
13. Ketentuan Pasat 36 Ayat (1) dan Ayat (4) diubah;
14. Ketentuan Pasal 58 diantara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu Ayat (1a);
15. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 Disisipkan satu BAB baru;
16. Ketentuan dalam Lampiran I Nomor Urut 4 diubah;
17. Ketentuan dalam Lampiran I Nomor Urut 8 diubah;
18. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor Urut 4 dihapus;
19. Ketentuan dalam Lampiran II Nomor Urut 9, Kolom Tugas, Angka 2 dan Angka 3 dihapus;
20. Ketentuan dalam Lampiran Ill Nomor Urut 1, Kolom Ketentuan ditambahkan 1 angka yaitu Angka 4;
21. Ketentuan dalam Lampiran Ill Nomor Urut 2, Kolom Ketentuan ditambahkan 1 angka yaitu Angka 4;
22. Lampiran VII dan Lampiran VIII dihapus;
23. Ketentuan Pengubahan pada Angka 11 Pasal 26 Ayat (2), Angka 19 dan Angka 20 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2016
pEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/No. 50 Seri E Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebe.b terjadinya korupsi,
kolusi, dan nepotisme di Daerah adalah adanya
benturan k.epentingan yang dilakukan oleh
penyelenggara pemerintah daerah; bahwa dalam rangka menuju tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan
transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingan; bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi
penyelengara pemerintah daerah dalam
memahami, mencegah dan mengatasi benturan
kepentingan, perlu disusun dan diatur pedoman
penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf at huruf b, d.an huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.23 Tahun 2007, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perbup Sambas No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Penerapan Manajemen Risiko; Penyelenggara Manajemen Risiko; Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Proses Manajemen Risiko; Rencana Tindak Pengendalian; Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraab pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Grobogan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lignkungan Pemkab Grobogan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa pengendalian atas tindakan kecurangan memerlukan landasan hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemkab Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UUNo 31 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2018; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No 90 Tahun 2021; PerKPK No 2 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 29 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang strategi pengendalian kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 50 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten
Trenggalek perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan
yang memadai melalui pengaturan pola tarif;
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012, Bupati sesuai dengan
kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan
tarif layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011;
Materi pokok: Mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. kebijakan tarif;
b. kegiatan yang dikenakan tarif;
c. komponen tarif;
d. pola perhitungan tarif; dan
e. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
jumlah 20 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan bebasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal.
UU No 2 Th 1993; UU No 11 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2019; Permenpan RB No 6 Th 2011; Permenpan No 80 Th 2012; Permenkominfo No 4 Th 2016; Perka Arnas RI No 6 Th 2005; Perka Lembaga Sandi Negara No 7 Th 2017; Perka Sandi Negara No 10 Th 2017; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Tangerang No 22 Th 2019; Perwal Tangerang No 26 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 3. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE; 4. Tata Cara Permohonan, Penerbitan Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; 5. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; 6. Regristration Authority; 7. Kewajiban, larangan Dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; 8. Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
