PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.316 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 187 Tahun 1951
Pengangkatan Direktur Pengganti Ke-II De Javasche Bank

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1964
Pengangkatan Pembantu Menteri Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1965
Pembebasan Kepala Daerah Tingkat I Maluku

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1967
Penugasan Drs. Barli Halim Ke Paris Dan Beograd

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 188 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Virama Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Wijaya Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1965
Pelantikan Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Maluku

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 190 Tahun 1966
Pengangkatan Laksamana Madya Laut R. Edi Martadinata sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Pakistan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan