Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 258.815 peraturan dalam 1,792 detik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
PERKA 6 Tahun 2015.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
PERKA 5 Tahun 2015.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015 - 2019
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024
Diubah dengan
  1. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019
  2. Perka BKPM No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011
Download file:
Perka_BKPM_4_2015.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2015. PERKA 2 PELIMPAHAN ...K TANJUNG LESUNG.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
2015. PERKA 1 PELIMPAHAN ...K TANJUNG LESUNG.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 21 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014
Download file:
Perka_BKPM_5_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Mencabut
  1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
Download file:
2014. PERKA 4 SPIPISE small.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_2_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian
Download file:
Perka_1_2014.pdf
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perka BKPM No. 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015
Mencabut
  1. Perka BKPM No. 8 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013
Download file:
Perka_BKPM_13_2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan