Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.241 peraturan dalam 0,123 detik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 24 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 23 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbudriset No. 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado
Download file:
Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Pattimura
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbudriset No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura
Download file:
Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendikbudriset No. 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta
Download file:
Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Download file:
Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan