Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 7.418 peraturan dalam 0,011 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1982

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1982.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1982

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1982.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Lalu Lintas, Jalan

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1980.pdf

penunjangan - jalan - kabupaten

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 10, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Pemerataan pembangunan dan menggairahkan kegiatan ekonomi daerah, memperlancar arus pengangkutan dan distribusi, menunjang proyek-proyek di Daerah, perlu melaksanakan kegiatan penunjangan Jalan Kabupaten.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1980.pdf

KREDIT - PEMBANGUNAN - PEMUGARAN - PASAR

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi, para pedagang, khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Penghijuan dan Reboisasi

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

penghijauan - REboisasi

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Penghijuan dan Reboisasi

ABSTRAK:

Kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat secara luas.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) jo pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957; Peraturan Pewerintah Nomor 6 Tahun 1968; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan. Penyediaan bantuan Penghijauan dan Reboisasi dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

Abstrak

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1980.pdf

sarana KESEhatan

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai bantuan pembangunan sarana kesehatan dalam pedoman merupakan bantuan langsung atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara tahun aggaran 1980/1981 kepada daerah tingkat Il untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

Abstrak

Pendidikan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1980.pdf

pembangunan - sekolah dasar

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 6, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka mempercepat peningkatan dan pemanfatan kesempatan belajar di sekolah dasar terutama bagi anak-anak berumur 7 - 12 tahun dalam rangka persiapan ke arah pelaksanaan kewajiban belajar perlu dalam tahun anggaran 1980/1981 dilaksanakan pembangunan gedung sekolah dasar dan pembangunan ruang kelas baru.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1979; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini menatur mengenai Bantuan Pembangunan sekolah dasar merupakan bantuan langsung atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1980/1981 kepada daerah tingkat II untuk pembangunan sarana pendidikan. Bantuan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas kepala sekolah, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah swasta secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat penerimaan dan pasal pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito. Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan ruang kelas baru, rumah dinas Kepala Sekolah rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar ini diselesaikan sebelum akhir Juni 1981 sehingga dapat dipergunakan untuk tahun ajaran 1981/1982. Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan penyediaan dan penyaluran biaya pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Dasar, ruang kelas baru, rumah dinas Kepala. Sekolah, rumah dinas penjaga sekolah serta rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Madrasah lbtidaiyah Swasta, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun, penyediaan buku bacaan, serta keserasian kelancaran bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 1980.pdf

pembangunan - DAERah

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 5, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasill pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I merupakan bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I. Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Batuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1980.pdf

pembangunan - daerah

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 4 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan perlu melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi dan pengembangan lingkungan perkotaan dalam masing-masing Daerah Tingkat II.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976; Undang-undang nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat II untuk pembangunan popyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat II. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek-proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan. Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 di sediakan bantuan sebesar Rp 119.582.000.000,-. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian KAS dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 4 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 2 sd 4)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1980

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1980.pdf

pembangunan - desa

1980

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

ABSTRAK:

Dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air serta pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; . Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979; dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980.
Inpres ini mengatur mengenai Bantuan Pembangunan Desa merupakan bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1980.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, penjelasan hlm 1 sd 5)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1982.