Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.291 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Panitia Negara BAPPENAS Urusan Standardisasi dan Normalisasi

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres No.12 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Panitia Negara BAPPENAS Urusan Perencanaan Tenaga Pembangunan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres No.11 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Pembiayaan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres No.10 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Alam

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam

Download file:

Perpres No.9 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Pengawasan dan Penilaian Pembangunan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres No.8 Tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1964

• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu

Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Disempurnakan)

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres No.1 Tahun 1964 (disempurnakan).pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Keppres Nomor 16 Tahun 2024.pdf

Rencana Aksi Nasional - Pembangunan - Daerah Tertinggal

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 16, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah PP Nomor 78 Tahun 2014; Perpres Nomor 22 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 105 Tahun 2021.
Keppres ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RAN-PPDT Tahun 2024. RAN-PPDT Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Instansi Pusat Tahun 2024 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan menteri atau kepala lembaga Instansi Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Pendanaan penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran file: 183 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 183)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Presiden

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 4, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Lampiran file: 22 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres Nomor 3 Tahun 2024.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Pemerintah

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 3, jdih.setneg.go.id : 24 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
Lampiran file: 24 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Keppres Nomor 26 Tahun 2022.pdf

Program Penyusunan - Peraturan Presiden - Tahun 2023

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 26, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keppres tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011; dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014.
Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan peraturan presiden tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keppres ini. Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Lampiran file 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 22)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1964.