Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.414 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Lembata
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Download file:
UU Nomor 52 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan
Download file:
UU Nomor 51 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 50 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Boalemo
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Download file:
UU Nomor 50 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Download file:
UU Nomor 49 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
Download file:
UU Nomor 48 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
    Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 47 Tahun 1999
  2. UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Download file:
UU Nomor 47 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Download file:
UU Nomor 46 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Download file:
UU Nomor 45 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
UU Nomor 44 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan