PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.395 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. KEPPRES No. 48 Tahun 1977 tentang SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU
    pasal 1
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1974
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 85 Tahun 1971
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 319 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 63 Tahun 1954
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan