PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.061 peraturan dalam 0,129 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah
  2. PMK No. 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Diubah dengan
  1. PMK No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
  2. PMK No. 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 201/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
  2. PMK No. 96/PMK.07 /2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 158/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Mengubah
  1. PMK No. 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.03/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Mencabut
  1. PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan