PendidikanPengesahan dan / atau Pembatalan Persetujuan / Konvensi / Perjanjian InternasionalDasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / OrganisasiStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidlkan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Pendidikan - Standar / Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 55, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 61
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Puslatdikjur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyetakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2002
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Puslatdikjur
13 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 55 Tahun 2010
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 55, BD.2010/NO.55
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun
2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Rincian Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 17 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas Pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2010/NO.25 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas Pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perencanaan kas, pengelolaan kelebihan kas, penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2010.
5 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2010
PendidikanDasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / OrganisasiStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Pendidikan - Standar / Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 54, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 60
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan P3PNFI
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2003
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan P3PNFI
13 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 54 Tahun 2010
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. DIY No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 54, BD.2010/NO.54
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ABSTRAK:
a. bahwa Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun
2010; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun
2008;
Materi Pokok: menambahkan ketentuan mengenai Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan kekayaan Intelektual.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, BD.2010/NO.24 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 20005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010.
5 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian / Lembaga / Badan / Organisasi - Transportasi Darat / Laut / Udara - Standar / Pedoman
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 53, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 59
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Angkutan Perairan Dan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009, maka perlu menetapkan PERGUB
PERGUB ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon; tata kerja; kepegawaian; keuangan; aset; pelaporan dan akuntabilitas; serta pengawasan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
14 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2010
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 53, BD.2010/NO.53
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2010
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Geologi dan Laboratorium pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2010/NO.15 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 79 Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010, pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007;; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010.
6 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara - Kependudukan dan Perkawinan
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 52, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 58
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Formasi Jabatan Fungsional Umum Pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2009 diperlukan pegawai dengan jumlah dan persyaratan berdasarkan formasi jabatan, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 41 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 47 Th. 2009
PERGUB ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; nama jabatan dan peralatan kerja; serta pengisian formasi jabatan fungsional umum dan penggunaan peralatan kerja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai peralatan kerja teknis di luar peralatan kerja umum yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini
13 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
