Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.228 peraturan dalam 1,585 detik

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
Inmen-No.02-2006.pdf
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah
Abstrak
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
Download file:
Inmendagri No.21 Tahun 1997.pdf
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda Dan Perseroda
Abstrak
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
Download file:
Inmendagri_05-1990_ (ubahbentukBUMD).pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Abstrak
Perekonomian COVID-19 / Corona
Download file:
Keputusan Mendagri Nomor 119 Tahun 2020.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004
• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi
Download file:
Kepmendagri No.245 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Download file:
Kepmendagri No.165 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pemberdayaan Pengusaha Mikro Dan Kecil Di Daerah Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Menteri Dalam Negeri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Kepmendagri No.156 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan Menteri Dalam Negeri
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
Kepmendagri No.153 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Download file:
Kepmendagri No.152 2004.pdf
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004
• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2003
Download file:
Kepmendagri No.69 2004.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan