Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.093 peraturan dalam 1,183 detik

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP nomor 38 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Download :
PermenPUPR45-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 Tahun 2014

Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura yang mengatur Usaha Budidaya Hortikultura

Download :
Permentan Nomor 70 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011

Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik (Good Breeding Practice)

Download :
Permentan Nomor 40 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-53/MENKO/POLHUKAM/2/2010 Tahun 2010

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Permenko Polhukam Nomor 53 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/09/2016

Tata Kelola Rumah Susun Sewa Kejaksaan Republik Indonesia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 36 A Tahun 2020

Standar Harga Satuan Kota Tegal Tahun 2021

Standar/Pedoman

Download :
6353_perwal_36a_th_2020_-_standarisasi_2021.pdf

Abstrak

standar HARGA SATUAN

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36 A, LD.2020/NO.36.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Kota Tegal Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Tegal Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Kota Tegal Tahun 2021 yang digunakan untuk penyusunan perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2021 dan sudah termasuk pajak serta merupakan harga tertinggi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2020.
242 hal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tahun 2016

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Download :
Permentan Nomor 56 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor NOMOR 1 Tahun 2018

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. NOMOR 1, gowakab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya pembagian urusan tersebut terjadi pengalihan kewenangan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal2 BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal3 BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal4

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
PERATURAN NO 1 TAHUN 2018
11 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 46b Tahun 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP NOMOR 46.B TAHUN 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.