Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.099 peraturan dalam 1,161 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2011 Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan Melalui Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015
Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016
Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 17/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Mencabut :
  1. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
Abstrak
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019
Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai

Perikanan dan Kelautan

Abstrak
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 Tahun 2015
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Abstrak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 Tahun 2014
Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura yang mengatur Usaha Budidaya Hortikultura
Abstrak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011
Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik (Good Breeding Practice)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan