Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,117 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.10/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 49/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)

Abstrak

TARIF BEA MASUK - PERDAGANGAN BEBAS - HONG KONG REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 79/PMK.10/2020, BN. 2020/NO. 706, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 6 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati dalam persetujuan kemitraan ekonomi antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk untuk Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres 34 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.58), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Klasifikasi barang atas barang impor sesuai dengan klasifikasi barang pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2020.
-
-
523 HLM, Lampiran halaman 7 s.d. 523

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.09/2008

Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Departemen Keuangan

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
PMK 191 PMK09 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.01/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 182/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan

Mengubah :

PMK No. 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Download :
PMK 203_PMK.01_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.010/2005

Tata Cara Pemberian Pembebasan Dan/Atau Keringanan Bea Masuk Dan Pembebasan Dan/Atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 259/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Download :
Permenkeu_110_PMK.010_2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.06/2013

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang

Download :
PMK Nomor 45 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2013

Dealer Utama

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara

Diubah dengan :

PMK No. 234/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama
PMK No. 199/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 Tentang Sistem Dealer Utama

Download :
PMK Nomor 134 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.011/2012

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

Download :
PMK Nomor 206 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran
PMK No. 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran

Diubah dengan :

PMK No. 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

Download :
PMK Nomor 101 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6588/2020

Penetapan Jenis, Jumlah dan Besaran Harga Pembelian Vaksin Melalui Penugasan PT Bio Farma (PERSERO) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa

Download :
200E6A~1.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 18/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan

Download :
PMK 180 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010.