Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,232 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
bn616-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2010 Tahun 2010

Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Download :
PermenPU05-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.03/2019 Tahun 2019

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 20-2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 56 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 1.1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan 2015 Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
1.1-PERUBAHAN-ATAS-PEBUP-NO.-33-TH-2016.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.1, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan 2015 Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2016

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan , tenaga pengaman dan tenaga pengemudi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan , dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455 ) ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
peraturan ini mengenai standar analisa belanja pemerintah kabupaten Lamongan TA 2016. Peraturan ini meliputi perubahan lampiran pada kode rekening

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
jumlah 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 51A Tahun 2017

Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perwal51A_2017_1.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN REKLAME - perizinan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51A, BD.2017/No.51A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2017 tentang reklame, maka terjadi perubahan yang cukup besar terutama pada ketentuan tata letak, perizinan dan perpajakan penyelenggara reklame, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan cepat pada masa transisi untuk mengatasi persoalan tersebut guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan perwal tentang perizinan penyelenggaraan reklame;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2009; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2011; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 tahun 2016; Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan penyelenggaraan reklame, pengenaan retribus, pajak dan asuransi, uang jaminan pembongkaran reklame, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
12 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 27A Tahun 2005

Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Ramadhan Di Kota Tasikmalaya

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2005_27A.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 33/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 21/M-DAG/PER/5/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 30 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Dumai

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 91/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 45 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008

Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 8/1/PBI/2006 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

Download :
Peraturan BI No. 10-31-PBI-2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2008.