Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,189 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014

Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Mencabut :

PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah

Download :
2014 PMK 250.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.02/2012

Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Download :
2012 PMK 247.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.06/2011

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
2011 PMK 226.PDF

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.05/2009

Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)

APBN

Download :
PMK Nomor 116 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.08/2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
174_PMK.08_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.02/2015

Penganggaran Penyediaan Tanah/Gedung/Bangunan Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

APBN

Download :
53_PMK.02_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan COVID-19 / Corona

Download :
134_PMK.010_2020.pdf

Abstrak

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH – COVID-19 – PROGRAM PEN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 134/PMK.010/2020, BN.2020/NO.1053, https:jdih.kemenkeu.go.id : 28 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

ABSTRAK:

bahwa untuk mengantisipasi dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 198, TLN No. 6410); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6515); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 91/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 1775); Permenkeu RI No. 208/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1959) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 159/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 1420); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No 38/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 382)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) yang dapat diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan Industri Sektor Tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri ini. Diatur pula mengenai pejabat perbendaharaan negara dan penganggaran selaku KPA Bendahara Umum Negara, tata cara pengajuan permohonan BM DTP, pemberitahuan pabean, administrasi dan pencatatan BM DTP, pengesahan tagihan belanja subsidi BM DTP, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BM DTP, penyalahgunaan dan sanksi, dan realisasi impor atau pengeluaran Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
-
-
52 HLM, - Lampiran Halaman 29 s.d. 52.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.08/2014

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Pengadaan Barang/Jasa Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 120/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Download :
PMK Nomor 44 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.03/2013

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Download :
PMK Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2012

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Download :
PMK Nomor 212 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2009.