Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,209 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 34/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 79 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 58/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 69 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, Dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut sebagian :

Pasal 36 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
bn38-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011

Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 96 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaimana No. 12` Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12`, LD.2013/NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan bersama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan daerah ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 188.04/116.17/DPUPR/2017 Tahun 2017

PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO.188.04.116.17 THN 2017.pdf

Abstrak

hibah-dinas pekerjaan umum dan penaatan ruang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 188.04/116.17/DPUPR/2017,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung pencapaian program nasional, pemerintah daerah kabupaten buol perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam sebuah pelaksanaan program hibah pembangunan sarana air minum perdesaan tahun anggaran 2017; Bahwa berdasarkan ketentuan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 pemerintah telah menetapkan program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019; Bahwa dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan perlu ditetapkan dengan Perbup; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2012 dan PMK No. 188/PMK.08/2012; Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembanguanan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan. diatur tentang pelaksanaan dan pendanaan; pemantauan dan evaluasi ; dan dokumen.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman, Penjelasan : - hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 16/3/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Mengubah :

Peraturan BI No. 11/9/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004
Peraturan BI No. 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

Download :
Peraturan BI No. 13-18-PBI-2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.