Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,237 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/24/PBI/2001

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus

Mengubah :

Peraturan BI No. 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha

Download :
Peraturan BI No. 3-24-PBI-2001.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2009 Tahun 2009

Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Download :
PermenPU14-2009.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 31 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/9/2010 Tahun 2010

Pedoman Pembibitan Kelinci Yang Baik (Good Breeding Practice)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 53 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 37.i Tahun 2013

Sistim Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

SISTEM DAN PRODUSER PENGUMUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37.i, BD.2013/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistim Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengumutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan termasuk didalamnya mengatur tentang Sistem Dan Prosedur Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Fasilitas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7A Tahun 2016

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 7.A THN 2016 TTG P2TP2A.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7A, BD.2016/NO.7A, LL KAB. KAYONG UTARA: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK:

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KAYONG UTARA
UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2007, Uu No.23 Tahun 2014, Perda No. 2 Tahun 2009, Perda No.13 Tahun 2014
Ketentuan umum; Pembentukan dan Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Susunan Organisasi; Keanggotaan; Tugas; Tata Kerja; pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiyaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
10 Halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/38/PBI/2016 Tahun 2016

Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 18-38-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 30 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15Y Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

Struktur Organisasi

Download :
5017PERWALI_NO_15-Y_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

UNIT PELAKSANA TEKNIS - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15Y, BD.2011/No. 55

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, UPTD metrologi, UPTD Kawasan Kuliner, tata kerja, eselonisasi, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19A Tahun 2019

Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018

Download :
52019-0019A.pdf

Abstrak

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN - PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19A, BD.2019/No.19A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kerniskinan maka dalam upaya peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, salah satu tugas TKPK adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, pembentukan dan tata kerja TKPK tingkat kota, pembentukan dan tata kerja TKPK kecamatan, pembentukan dan tata kerja TKPK kelurahan, mekanisme kerja, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 dicabut.
16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010.