Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 0,947 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.02/2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)

APBN Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah

Mengubah :

PMK No. 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)

Download :
2013 PMK 40.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

Download :
92~PMK.03~2019Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.07/2018

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

APBD

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Download :
107_PMK.07_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.010/2020

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

Download :
111_PMK.010_2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN– PENGENAAN BEA MASUK – PRODUK UBIN KERAMIK

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 111/PMK.010/2020, BN.2020/NO.936, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

ABSTRAK:

Bahwauntuk kemudahan pelaksanaan pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan perlu diatur kembali ketentuan mengenai administrasi kepabeanan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN N0.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No.5225), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 119/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No.1321), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Terhadap impor produk ubin keramik yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yangdokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik
-
10 HLM, Lampiran halaman 8-10

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2012

Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan di Bidang Pelayaran

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PMK Nomor 32 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Download :
215_PMK.07_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.05/2022

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
181_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.04/2017

Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Mencabut :

PMK No. 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 51 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.02/2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 163 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PMK Nomor 158 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012.