Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.291 peraturan dalam 0,02 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1965

Pengangkatan Wakil Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres No 119 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1966

Pemberian Kuasa Kepada Care-Taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Untuk Mengambil Sumpah/janji para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.119 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 119 Tahun 1950

Pengangkatan Mr. Dr. Gondokoesoemo Menjadi Anggota Mahkamah Agung Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1967

Penugasan Jaksa Agung Ke Singapura Untuk Menghadiri Pembukaan Wisma Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 120 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 120 Tahun 2022

Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perpres Nomor 120 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penugasan Khusus - Percepatan - Pelaksanaan - Pembangunan Infrastruktur

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 120, LN.2022/No.193, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

ABSTRAK:

Untuk menjalankan fungsi lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditugaskan oleh Presiden sebagaimana yang diatur ddam Pasal 5 huruf i Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara, perlu penugasan khusus.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 27 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai penugasan khusus Presiden kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan penugasan khusus, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan peruldang-undangan.
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaem penugasan khusus bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 6 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1950

Pengangkatan Dr. M. Isa Sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat Untuk Negara Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1953

Perutusan RI Untuk Menghadiri Konperensi Gula Internasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No. 120 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 120 Tahun 1965

Pengangkatan Pembantu Menteri PTIP Bidang Administrasi Keuangan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 120 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 121 Tahun 1966

Susunan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Untuk Perundingan Dengan Delegasi Pemerintah Philipina Mengenai Imigrasi Dan Lintas Batas Kedua Negara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Kepres No.121 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 121 Tahun 1957

Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Untuk Sidang Dewan FAO

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.121 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 1965.