Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,156 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2012 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download :
PermenPU17-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 Tahun 2017

Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank

Download :
Peraturan BI No. 19-11-PBI 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tahun 2016

Kepemilikan Saham Bank Umum

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum

Download :
POJK Nomor 56 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 21(1).pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Diubah dengan :

PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perubahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
PMK No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Download :
KMK 424_KMK.06_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-03/MENKO/POLHUKAM/08/2011 Tahun 2011

Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 47.1 Tahun 2015

Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tahun 2006

Tatacara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000

Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15.A Tahun 2020

Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamahera Barat

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Abstrak

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALAMAHERA BARAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halamahera Barat

ABSTRAK:

untuk pemulihan terhadap kerugian daerah agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat lainnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan, maka untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Peraturan BPK No. 3 Taun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pelaksanaan d.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
5 Halaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020

Perizinan Biro Administrasi Efek

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, beserta Peraturan Nomor VI.B.1 yang merupakan lampirannya

Download :
Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 9 Tahun 2020_Penjelasan.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2003.