Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,182 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/7/2010 Tahun 2010

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Download :
Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2F Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Surakartanomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Download :
5096PERWALI_NO_2-F_TAHUN_2013.pdf

Abstrak

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL - pedoman

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2F, BD.2013/No. 11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan optimalisasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian pedoman uraian tugas jabatan struktural UPT paqda DInas Perindustrian dan Perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali tentang Perubahan atas Perwali Surakarta No 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural UPT pada DInas Perindustrian dan Perdagangan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1994; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan Pasal angka 16a, Pasal 3 ayat (2) huruf k1, perubahan pada Pasal 5 ayat (2) huruf l.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012 diubah.
9 hlm

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Survei Dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 28 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-049/A/J.A/12/2011

Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Kejaksaan No. 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 036/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep117/J.A/10/1995 tanggal 19 Oktober 1995 tentang Jabatan Struktural yang tidak mengelola Fungsi Jaksa
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep073/JA/07/1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep112/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Pola Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 49 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 Tahun 2017

Dokumen Karantina Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Diubah dengan :

Permentan No. 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 Tentang Dokumen Karantina Hewan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian No.02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan

Download :
Permentan Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5/PBI/1999

Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam Rangka Kredit Program pada Masa Peralihan

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 1-5-PBI-1999.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 18.a Tahun 2017

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016

Download :
Perbup No. 18.a Tahun 2017.pdf

Abstrak

TUNJANGAN-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18.a, BD.2017/NO....

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- UU No. 30 Tahun 2008 - UU No.23 Tahun 2014 - PP No. 58 Tahun 2005 - UU No. 6 Tahun 2014 - PP No. 43 Tahun 2014 - PP No. 60 Tahun 2014 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 - Permendagri No. 113 Tahun 2014 - Permendagri No.110 Tahun 2016 - Perda No. 8 Tahun 2011 - Perda No. 10 Tahun 2011 - Perda No. 11 Tahun 2016 - Perda No. 20 Tahun 2016
Pengalokasian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan berdasarkan perhitungan belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa. Alokasi untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa diambil dari 30% dari total keseluruhan Belanja Desa. Pembayaran Tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan oleh Bendahara Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016
9 halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 Tahun 2015

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
SALINAN-POJK REMUNERASI F.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31A Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31A, BD.2020/NO.31A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan; bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021, maka untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Renja Perangkat Daerah; dan 3. Pengendalian dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
6 Halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP nomor 39 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.