PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,192 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011
Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendag No. 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang
Diubah dengan :
  1. Permendag No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
  2. Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001
Laporan Berkala Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 8/12/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
Diubah dengan :
  1. Peraturan BI No. 7/27/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 15a Tahun 2012
PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO BITUNG

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/3/2012 Tahun 2012
Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card)

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/13/M.PAN/3/2006 Tahun 2006
Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/ M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/ M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 Tahun 2010
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2018 Tahun 2018
Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010
Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011 Tahun 2011
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan