Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 0,985 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 254 Tahun 1960

Penugasan KH. Mohamad Wahab Menteri Agama Untuk Memenuhi Undangan Dari The Welfare Organization Of Thailand Di Bangkok

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 254 Tahun 1960.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 254 Tahun 1965

Pengangkatan Para Sekretaris Pembantu Urusan Khusus Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 355 Tahun 1965 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1965 Dan Pengangkatan Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Administrasi Umum, Pendidikan Khusus, Kebudayaan

Download file:

Keppres No 254 Tahun 1965.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 255 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rimbo Besak Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 255 2017.pdf

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA RIMBO BESAK KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABEPATEN SELUMA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 255, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 255

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rimbo Besak Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Rimbo Besak Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, perlu ditetepkan batas Desa Rimbo B esak secara pasti di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peratauran Mentri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan
1.UU No. 9 Tahun 1967 2.UU No. 3 Tahun 2003 3.UU No. 26 Tahun 2007 4.UU No. 43 Tahun 2008 5.UU No. 6 Tahun 2014 6.UU No. 23 Tahun 2014 7.PP No. 38 Tahun 2007 8.PP No. 78 Tahun 2007 9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012 10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015 11.PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-II/2012 13.PERDA No. 7 Tahun 2005 14.PERDA No. 9 Tahun 2009 15.PERDA No. 2 Tahun 2013
Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2017.
8

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1967

Penambahan Keanggotaan Team Teknis Penanaman Modal Asing

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Keppres No 255 Tahun 1967.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1966

Pembebasan Dengan Hormat Dr. Suharto Dari Jabatan Wakil Komisaris Utama PT. Departemen Store Indonesia Sarinah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 255 Tahun 1966.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 255 Tahun 2021

Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PERBUP 255 TTG SOTK SUBKOOR 21-02-22 (SIP).pdf

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 255, BD 2021/255

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinator Dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

ABSTRAK:

Untuk penyelarasan dengan seluruh Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, disetiap Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan struktur, dan memperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan sebagian jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional, diperlukan penyesuaian dalam pendekatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan bersama oleh pejabat struktural, dan pejabat fungsional. Dengan adanya kelompok - kelompok jabatan fungsional baru di setiap Perangkat Daerah sebagai implikasi penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur pengoordinasian jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi pada unit organisasi yang mengalami penyederhanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinator dan Sub- Koordinator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Prinsip Dasar, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Tugas Dan Tanggung Jawab Koordinator Dan Sub-Koordinator, Pelaksanaan Penerapan, Tata Kerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
13 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1963

Mengangkat M. Ichsan, S.H. Sebagai Sekretaris Negara Yang Memimpin Sekretariat Negara dan Mengangkat Abdul Wahab S, S.H. Sebagai Sekretaris Negara Pada Presidium Kabinet Kerja

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Presiden Nomor 281 Tahun 1962 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Negara Sebagai Menteri, Saudara Mohammad Ichsan, S.H. Dan Saudara Abddul Wahab Surjodiningrat, S.H.

Download file:

Keppres No 255 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1965

Pengangkatan Pejabat Departemen Urusan Jalan Raya Sumatera

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 255 Tahun 1965.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Keppres No.255 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Jepara Tentang Pemungutan Pajak Pemotongan Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 255 Tahun 1960.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .