Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 251 Tahun 2023

Peta Batas Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan

Abstrak

Desa

Download file:

peraturan-bupati-karawang...wetan-1716265902.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1963

Pengangkatan Wiryono Projodikoro, S.H. Sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Hukum Dan Dalam Negeri

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 251 Tahun 1963.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1951

Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Dr. Suparmo

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Keppres No.251 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1965

Pengangkatan Pembantu Menteri Pada Departemen Pembangunan Masyarakat Desa Dan Departemen Agraria

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Keppres No 251 Tahun 1965.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Purwakarta No. 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download file:

PERBUP 252 Tahun 2021 Ten...ber Daya Manusia.pdf

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 252, BD 2021/252

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui Gubernur (GWPP) tersebut dengan melakukan penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 28 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1966

Penghargaan Kepada Saudari Raden Dewi Sartika Sebagai Pahlaan Kemerdekaan Nasional

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

Keppres No 252 Tahun 1966.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1967

Pemindahan Pejabat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 252 Tahun 1967.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1964

Penugasan Dr. A.H. Nasution Ke Luar Negeri Untuk Pembelian Senjata

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Keppres No 252 Tahun 1964.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 252 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang kelapa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 252 2017.pdf

penetapan dan penegasan batas desa padang kelapa kecamatan semindang alas maras kabupaten seluma

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 252, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 252

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padang kelapa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Padang Kepala Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Padang kelapa Secara Pasti di Kecamatan semindang alas Maras kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1.UU No. 9 Tahun 1967 2.UU No. 3 Tahun 2003 3.UU No. 26 Tahun 2007 4.UU No. 43 Tahun 2008 5.UU No. 6 Tahun 2014 6.UU No. 23 Tahun 2014 7.PP No. 38 Tahun 2007 8.PP No. 78 Tahun 2007 9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012 10. PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015 11. PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-II 2012 13.PERDA No. 7 Tahun 2005 14.PERDA No. 9 Tahun 2009 15.PERDA 2 Tahun 2013
Tujuan Penetapan dan Penegasan Btas Desa: Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 252 Tahun 2022

Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado

Abstrak

Desa

Download file:

3. Perbup 252 Tahun 2022 ...g Kecamatan Wado.pdf

BATAS - DESA - CILENGKRANG - KECAMATAN - WADO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 252, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 252

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1963.