Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.581 peraturan dalam 1,044 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 220 Tahun 1968

Pengangkatan Direktur Utama Bank Pembangunan Indonesia

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Keppres No 220 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 220 Tahun 1967

Pembubaran Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 220 Tahun 1967.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 220 Tahun 2019

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2014

Download file:

Perbup_Cilacap_No_220_2019.pdf

pns - sekretariat penyidik

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD.2019/NO.220

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik PNS di lingkungan Pemkab Cilacap dalam hal penegakan Perda, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Penegakan Perda; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang Penyidik PNS di lingkungan Pemda, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik PNS, perlu dibentuk Sekretariat Penyidik PNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Sekretariat Penyidik PNS;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 16 Tahun 2018; Pp No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 17 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang penyidik PNS, Sekretariat Penyidik PNS, Administrasi Penyidikan Penyidik PNS, Mutasi Pejabat Penyidik PNS, Pakaian Dinas dan Atribut Penyidik PNS, Pembinaan Penyidik PNS, Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2014 dicabut.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 220 Tahun 2022

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

220 Peraturan Bupati Nomo...un Anggaran 2023.pdf

analisis - standar - belanja - tahun - anggaran - 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD Tahun 2022 No.220

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Bahwa sebagai dasar pengukuran kinerja keuangandalam penyusunan APBD Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2023 dengan kinerja yang merupakan standar untuk menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program/kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya/belanja di perangkat daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UUNo. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 72/PMK.02/2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 220 Tahun 2020

Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Susukanlebak Kabupaten Cirebon

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Nomor 220 Tahun 2020.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 220 Tahun 1952

Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Negeri

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Keppres No. 220 Tahun 1952.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 220 Tahun 1962

Dana Perjuangan Irian Barat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 106 Tahun 1961 tentang Dana Perjuangan Irian Barat

Download file:

Keppres No 220 Tahun 1962.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 220 Tahun 2022

Batas Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan

Abstrak

Desa

Download file:

7. Perbup 220 Th 2022 Batas Desa Citengah.pdf

BATAS-DESA-CITENGAH-KECAMATAN-SUMEDANG-SELATAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 220

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 220 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

Download file:

pp no 220 tahun 1961.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 220 Tahun 2019

Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Tanah Laut Nomor 220 Tahun 2019.pdf

IMPLEMENTASI INTEGRITAS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD.2019/NO.220

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bermoral anti korupsi perlu dilakukan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan; bahwa implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan di rumah, lingkungan sekitar dan sekolah melalui integritas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengeta huan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Implementasi Integritas Pendidikananti Korupsi 5. Pelaksanaan Implementasi Integritaspendidikan Anti Korupsi 6. Kerja Sama 7. Monitoring, E, Valuasi Dan Pelaporan 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.