Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.581 peraturan dalam 1,155 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 209 Tahun 2022

Batas Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2022 No 209_ocr.pdf

Batas Kelurahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2022/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, perlu mengatur penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara yang meliputi Penetapan dan Penegasan Batas. Peta Batas Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 209 Tahun 2023

Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 209_ocr.pdf

Batas Desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2023/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Cendana Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
7 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1955

Perincian Pos-Pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953 Atas Pasal-Pasal dan Mata Anggaran-Mata Anggaran

Abstrak

Download file:

Kepres No.209 Tahun 1955.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 209 Tahun 1961

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 47 Tahun 1971 tentang Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 250; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2294)

Diubah dengan

PP No. 7 Tahun 1968 tentang Perobahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota D.P.R.G.R. Sebagaimana Diatur Dengan Peraturan Pemerintah No.209 Tahun 1961 Dan Yang Telah Dirobah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1967 (Lembaran-Negara Tahun 1967 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2835)
PP No. 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
PERPRES No. 43 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Download file:

pp no 209 tahun 1961.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1963

Pengangkatan Daeng Ardiwinata Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Dari Golongan Politik

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 209 Tahun 1963.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 209 Tahun 2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin

Abstrak

Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

NOMOR 209-TARIF LAYANAN B...N MUSI BANYUASIN.pdf

TARIF - LAYANAN - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - UNIT PELAKSANA TEKNIS - PUSKESMAS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2021/No.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 83 ayat (6) Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,BLUD mengenai tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang /jasa kepada masyarakat yang diatur peraturan Bupati serta berdasarkan usulana dari kepala UPT Puskesmas Bukit Selabu Nomor 800/550/PMK-BS/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 selaku Pempinan BLUD UPT Puskesmas Bukit Selabu Perihal Usulan penetapan Tarif layanan BLUD UPT Puskesmas Bukit Selabu ,di pandang perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati
Dasar hukum dalam peraturan ini: UU No 28 Tahun 1959;UU No I Tahun 2004;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 43 Tahun 2019;Permendagri No 77 Tahun 2020;Perbup No 143 Tahun 2020
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Tarif layanan umum,Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif,tata cara pemungutan ,Pemanfaatan pendapatan,pembinaan dan pengawasan ,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
15 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 209 Tahun 2020

Pendirian Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Banyuasin

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO 209 TH 2020 TTG PENDIRIAN SD.pdf

PENDIRIAN - SEKOLAH - DASAR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 209, BD.2020/NO.209

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur mengenai pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2015;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Pendirian sekolah ,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
4 Hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1953

Pengangkatan Wakil Direktur Pada Bank Negara Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

Keppres No. 209 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1960

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tabanan Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

Keppres No 209 Tahun 1960.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

NOMOR 210 TAHUN 2018,Kab Purwakarta, PERBUP.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1961.