Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.595 peraturan dalam 1,21 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1968

Pengangkatan Drs. Mashud Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Dan Ir. H. Soeharlan Sebagai Direktur Jenderal Perkebunan Rakyat Departemen Pertanian

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Keppres No 205 Tahun 1968.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1964

Pemberhentian Gajus Siagian Dan Pengangkatan Usep Ranawijaya Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong/Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dari Golongan Karya Seniman

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No 205 Tahun 1964.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1966

Pengesahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P. 12/1/47-643 Tanggal 22-5- 1966 Dan Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

Kepres No.205 Tahun 1966.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 205 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NO 205 2017.pdf

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEMBANG SERI KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 205

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kembang Seri Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Lubuk Kembang Seri secara pasti di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 13. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2009 14. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
8 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1967

Penyerahan Gedung Di Jalan Purnawarman No. 15A Bandung

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Keppres No 205 Tahun 1967.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 205 Tahun 2022

Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP 205 2022.pdf

percepatan - penurunan - stunting - terintegrasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, BD 2022/ No.205

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

Bahwa penurunan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sdm sejak dini Dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 72 Tahun 2021 Dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegras.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Kepbup Bekasi No. 051 /Kep.262-BPPD/2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Strategi Sasaran Kegiatan Target Dan Indikator Kinerja, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Konvergensi Dan Integrasi Program, Peran Lintas Sektor Dan Perangkat Daerah, Pendekatan Penurunan Stunting, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
14 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 205 Tahun 2022

Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Abstrak

Desa

Download file:

205 2022.pdf

batas-desa-cinangsi-kecamatan-cibogo-kabupaten-subang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, BD Tahun 2022 No.205

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Kosambi Cinangsi Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
12 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1950

Pembentukan Panitia Penyelidikan Kedudukan Pegawai Bangsa Belanda

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No.205 Tahun 1950.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1953

Pemungutan Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan-Perusahaan

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

Keppres No. 205 Tahun 1953.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 205 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Download file:

pp no 205 tahun 1961.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1961.