PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.643 peraturan dalam 1,174 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 201 Tahun 1961
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 201 Tahun 1963
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 201 Tahun 2021
Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 202 Tahun 2022
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Download file:
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 202 Tahun 1964
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 202 Tahun 1966
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 202 Tahun 2015
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 157 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 202 Tahun 2022
Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 202 Tahun 2022
Desa
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 202 Tahun 2021
Badan Layanan Umum Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan