Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 224, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian Brigadir Jenderal TNI, J. Rambe Menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Tekstil Dan Kerajinan Rakyat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 1968.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 224 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bekasi No. 103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bekasi
kepersertaan - program - jaminan - sosial - ketenagakerjaan - di - kabupaten - bekasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 224, BD Tahun 2022 No.224
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sesuai UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Dan dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik sebagai penerima upah maupun bukan penerima upahdan salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Pemda Kab. Bekasi menetapkan melalui Perbup Bekasi No. 103 dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2021; Perpres No. 109 Tahun 2013; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021; Permenket No. 29 Tahun 2015; Permenket No. 18 Tahun 2018; Permenket No. 5 Tahun 2021; Permenket No. 7 Tahun 2021; Permenket No. 4 Tahun 2022; Kepmendagri No. 131.32-1374; Pergub Jabar No. 158 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2001; Perda Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016; Perbup Bekasi No. 98 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 35 Tahun 2017; Perbup Bekasi No. 103 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 58 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Program, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pendaftaran, Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 224 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 224 Tahun 2022
BATAS - DESA - CIRANGKO - KECAMATAN - CIJAMBE - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 224, BD Tahun 2022 No.224
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cirangko Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cirangko Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 224, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Komandan Soelaiman S.H. dan Adi Soedarsojo Moewardi S.H. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Wakil Golongan Cendikiawan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1963.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 224, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Mr. M. Hoesein Tirtaamidjaya Sebagai Pegawai Tinggi Yang Diperbantukan Kepada Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Serikat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Arsip No 9 Tahun 2018 tentang pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, menyebutkan bahwa pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif; bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi dan menjaga keutuhan, keamanan serta keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya guna tercapainya pengolahan arsip dinamis yang efisien, efektif dan sesuai prosedur kearsipan khususnya arsip dinamis inaktif di lingkungan Pemkab Cilacap, diperlukan pedoman pengelolaan arsip inaktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Bupati cilacap tentang Pedoman pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kab Cilacap;
UU no 13 tahun 1950; UU no 43 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 87 tahun 1999; PP No 88 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2012; PP no 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 tahun 2018; Perda kab Cilacap No 8 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pedoman pengelolaan arsip inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
