Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,055 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 212 Tahun 2017

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamtan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Desa

Download :
PERBUP NO 212 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SIMPANG TIGA PAGAR GASING KECAMTAN TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 212, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 212

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamtan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Simpang Tiga Pagar Gasing secara pasti di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 26 Tahun 2007 4. UU No. 43 Tahun 2008 5. UU No. 6 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP RI No. 38 Tahun 2007 8. PP RI No. 78 Tahun 2007 9. Permendagri RI No. 76 Tahun 2012 10. Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 11. Permendagri RI No. 45 Tahun 2016 12. Perda Kab. Seluma No. 7 Tahun 2005 13. Perda Kab. Seluma No. 9 Tahun 2013 14. Perda Kab. Seluma No. 2 Tahun 2013
Pasal 2 Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memnuhi aspek teknis dan yuridis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 212 Tahun 2022

Batas Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang

Desa

Download :
212 2022.pdf

Abstrak

BATAS - DESA - WANASARI - KECAMATAN - CIPUNAGARA - KABUPATEN - SUBANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 212, BD Tahun 2022 No.212

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanasari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
11 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1961

Pengangkatan Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 212 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1951

Pengangkatan Panitia Agraria

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.212 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 212 Tahun 1961

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 3 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 212 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 253) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional
PP No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 Tahun 1961 dan No. 212 Tahun 1961

Mencabut :

PP No. 58 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Download :
pp no 212 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1960

Pengangkatan Adjun Komisaris Besar Polisi Sutarto Sebagai Dewan Pertimbangan Agung

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 212 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi No. 212 Tahun 2010

Tugas Wakil Bupati

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUP 212 TAHUN 2010.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1952

Pembentukan Delegasi Untuk Mewakili RI Dalam Konperensi Wakil-Wakil Yang Berkuasa Penuh Dari I.T.U. (S)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No. 212 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1962

Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Purbolinggo Tentang Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Keppres No 212 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1966

Penugasan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Golongan I dan Petugas Protokol Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Golongan III untuk Perjalanan ke Republik Persatuan Arab

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Kepres No.212 Tahun 1966.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1961.