PENJABARAN - PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - KABUPATEN - BANYUASIN - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, BD.2020/No.205
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : memenhi ketentuan pasal 6 perturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan peraturan Bupati tentang panjabaran perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2002;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 28 Tahun 2009;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO 9 Tahun 2015;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 21 Tahun 2007;PP No 23 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 71 Tahun 2010;PP No 65 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2017;PP No 2 Tahun 2018;PP No 12 Tahun 2019;PP penganti UU No 1 Tahun 2020;Perpres No 17 Tahun 2018;Perpres No 78 Tahun 2019;Perpres No 54 Tahun 2020;Kepres No 54 Tahun 2020;Kepres No 11 Tahun 2020;Inspres No 4 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 20 Tahun 2020;Permenkeu No 19/PMK.07/2020;Permenkeu No 35/PMK.07/2020;Kepmenkeu No 6/KM.7/2020;Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No 119/2513/SJ dan No 177/KMK.07/2020;Kemenkeu No 10 /KM.7/2020;Peraturan Direktur Jenderal Perombagan Keuangan No Per-4/PK/2020;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun No 3 Tahun 2020
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 205 Tahun 2023
rencana - kerja - kecamatan - gegesik - kabupaten - cirebon - tahun - 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 205, BD 2023/Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa Pemda harus di laksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efesien, dan akuntabel ketentuan Pasal 273 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 rencana kerja Pemda rancangan akhir rencana kerja yang telah diverivikasi disampaikan kepada kepala Daerah untuk di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang rencana kerja Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirenon Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2020; PP no. 12 Tahun 2017; PP No. 2 tahun 2018; Pp No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019; Perpes No. 59 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Boikrasi No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perda kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaiamana telah diubah dengan Perda kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 33 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Sistematika Renja, Pelaksanaan, Pengendalaan Evaluasi Dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 205 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Dawuhan Kecamatan Padamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan
memberikan kepastian dan kejelasan terhadap batas
wilayah suatu desa, perlu mengatur penetapan dan
penegasan batas desa di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa
Dawuhan Kecamatan Padamara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang meliputi Penetapan dan Penegasan Batas. Peta Batas Desa Dawuhan Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 205 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas
Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 205 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 205, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Letnan Kolonel G. Pringgosajono Dan Letnan Kolonel Eddy Sabara Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Tinggi Makasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1962.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
