PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 193 Tahun 2023
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1998
Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1965
Penunjukan Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena Sebagai Pejabat Presiden Sehari-Hari

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1953
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1951
Kenaikan Pangkat Anggota Tentara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1962
Mutasi Jabatan Penasehat Direksi Bank Pembangunan Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 193 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 43 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan mekanisme (P.N.R.Daya Yasa) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1961
Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Tentang Pengadaan Dan Pemungutan Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 193 Tahun 2014
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERPRES No. 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
  2. PERPRES No. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
  3. PERPRES No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
  4. PERPRES No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 194 Tahun 2021
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan