Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.096 peraturan dalam 1,128 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1965

Pengangkatan Drs. H. Achmad Soekendro Sebagai Kepala Staf Operasi Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 241 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 241 Tahun 2017

Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir

Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
Perwal 241 Tahun 2017 Parkir.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Purwakarta No. 42 Tahun 2023 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Abstrak

Stuktur-organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 241, BD 2021/241

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah wajib melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 061/5875/OTDA,Tanggal 10 September 2021, Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pertimbangan yang diberikan Mendagri melalui Gubernur (GWPP) tersebut dengan melakukan penyesuaian Perkada SOTK perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Kedudukan, Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
60 Halaman.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1951

Penugasan Pejabat-Pejabat Pemerintah Republik Indonesia Untuk Menghadiri Asian Manpower Technical Conference Di Bangkok

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.241 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1964

Pengangkatan Husein Kartasasmita Sebagai Pembantu Wakil Perdana Menteri

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 241 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1952

Memberhentikan Dengan Hormat Jabatannya dan Mengeluarkan Dari Dinas Ketentaraan Komandan Brigade 3 Territorium 5

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 241 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1961

Pemberian Tugas Kepada Menteri Agama Untuk Pergi Ke Kuala Lumpur Guna Meninjau/Menyaksikan Pelaksanaan Perlombaan Pembacaan Al Qur’an

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 241 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 241 Tahun 1961

Penetapan Persentase Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1961

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
pp no 241 tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1967

Pembubaran Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 241 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 241 Tahun 2022

Batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh

Desa

Download :
9. Perbup Nomor 241 Tahun 2022 ttg Batas Desa Haurkuning.pdf

Abstrak

BATAS - DESA - HAURKUNING - KECAMATAN - PASEH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 241, BD Kab. Sumedang Tahun 2022 No. 241

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh

ABSTRAK:

Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1962.