Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.970 peraturan dalam 1,098 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 155 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Sukabumi No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Download file:

PERWAL NO. 155 TAHUN 2022...TA KERJA BAPPEDA.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 155 Tahun 2019

Teknik Pengaturan Zonasi Bonus Zoning

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 155 TAHUN 2019.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 155 Tahun 2014

Perubahan Universitas Negeri Papua Menjadi Universitas Papua

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 155 Tahun 2014.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 155 Tahun 1998

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan

Download file:

Keputusan_Presiden_no_155 TH 1998.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 156 Tahun 2020

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 156 Tahun 2020 ocr.pdf

SPI-PELAYANAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 156, BD.2020/NO.156 LL Prov. kalbar : 14 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperluhkan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Permenpan RB No PER/01/M.PAN/01/2007, Permendagri No.31 Tahun 2011, Permenpan RB No.39 Tahun 2012, Perda No.8 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Nilai Budaya Kerja; Penerapan Budaya Kerja; Pelaporan; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
14 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Purwakarta No. 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Download file:

Perbup Purwakarta No 156 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 156 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut

Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 83)

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 156...Staf Ahli Bupati.pdf

susunan organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 156, BD.2021/NO.156

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, sudah tidak sesuai lagi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 , Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016.
Materi pokok : Kedudukan dan susunan organuisasi, Tugas dan fungsi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
Jumlah halaman : 59 HLM, Lampiran : 1 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 156 Tahun 2021

Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sumedang No. 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja

Download file:

PERBUP Nomor 156 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 156 Tahun 2015

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Wamelai Kabupaten Muna Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Muna Barat No.156 Tahun 2015.pdf

tugas-fungsi-WaMELAI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 156,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Wamelai Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015; Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi pada Kelurahan Wamelai

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016

Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PM_156_Tahun_2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 2000 tentang Pendirian Universitas Negeri Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.